Menjaga Marwah NU menjelang Muktamar

 Dalam rapat PBNU beberapa waktu lalu, panitia inti Muktamar ke-35 NU, yang mencakup semua tanggung jawab untuk melaksanakan Konbes dan Munas Alim Ulama, akhirnya diumumkan.

Meskipun demikian, sejumlah besar warga Nahdliyyin yang mencermatinya langsung menunjukkan kecemasan. Bukan hanya ada anomali, tetapi ada bukti kuat bahwa tradisi sedang berubah, dan ada kemungkinan terjadinya gejolak.

Hasil keputusan rapat pleno PBNU menunjukkan bahwa kecurigaan itu tidak hanya tertuju pada dua individu di struktur kepanitiaan inti, tetapi juga mengancam pertaruhan marwah jam'iyyah.

Mari kita melihatnya. Sebagai tanggung jawab mereka sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, muktamar ke-34 harus diselenggarakan secara bersamaan.

Struktur Rais Aam dan para wakilnya, serta Ketum PBNU dan para wakilnya, menjalankan dan memberikan tanggung jawab secara linier. Steering Committee (SC) bertanggung jawab atas fungsi syuriyah, sedangkan Organizing Committee (OC) bertanggung jawab atas fungsi struktur tanfidziyah.

Pada rapat PBNU kemarin, Katib Aam (KH. Ahmad Said Asrori) ditunjuk sebagai Ketua SC dan Rais (Prof. Dr. Muhammad Nuh) ditunjuk sebagai Sekretaris SC.

Karena itu, pertanyaannya adalah mengapa keputusan yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yaitu bahwa anggota SC berasal dari unsur Wakil Rais Aam, masih ditunda? Selain itu, Ketua OC Muktamar ke-35 ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal—Saifullah Yusuf atau Gus Ipul—mengapa tidak Wakil Ketua Umum PBNU?

Sebaliknya, H. Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum, ditunjuk sebagai Sekretaris OC. Jumlah anggota panitia inti ini sangat tidak biasa.

Ingatlah bahwa aktivitas NU tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan alasan teknis. Tapi lebih dari itu, adab (nilai ta’dzhim, etika, dan moralitas), tradisi keilmuan (kualifikasi), dan berbagai keseimbangan yang harus dijaga.

Perubahan yang berbau kesengajaan itu tidak terkait dengan apakah sesuatu boleh atau haram, tetapi lebih tentang apa yang terjadi dan diinginkan oleh komposisi panitia yang tidak biasa itu.

Selain itu, sepertinya standar etika yang paling penting di pesantren sengaja diabaikan. Tidak seperti NU, nilai-nilai pesantren harus tetap digenggam erat-erat.

Kita harus melihatnya dengan lebih teliti. Pada konflik PBNU sebelumnya, keempat anggota panitia inti itu bersaing untuk posisi yang sama.

Dalam konflik PBNU waktu itu, KH. Said Asrori dan Prof. M. Nuh diposisikan sebagai Katib Aam, dan Gus Ipul dan H. Amin Said Husni diposisikan sebagai Sekjen.

Dengan kata lain, para Katib Aam dan Sekjen PBNU masing-masing bertanggung jawab atas panitia muktamar esok. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan dari perspektif psikologi organisasi? Tidak diragukan lagi kemungkinan terjadinya kecarut-marutan.

Jika kita memperhatikan Gus Ipul dan Prof. M. Nuh secara khusus, kita akan menemukan bahwa mereka adalah birokrat hebat yang memiliki rute dan tujuan yang jelas.

Mereka memiliki pengalaman dalam menyusun spesialis perhelatan muktamar. Namun, H. Amin Said Husni dan KH. Said Asrori, yang baru bergabung di kantor PBNU selama lima tahun, lebih dikenal sebagai "pengabdi setia".

Penetapan Gus Ipul (GI) sebagai ketua panitia muktamar adalah pertanyaan yang paling sulit dihindari bagi banyak orang.

Namun, beberapa waktu lalu, ia adalah salah satu pusat konflik PBNU. Sebagai Sekjen PBNU, GI dianggap belum menyelesaikan banyak SK PW-PCNU yang gagal.

Selain itu, GI adalah salah satu menteri kabinet saat ini, yang wajar jika dianggap sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan dan intervensi penguasa ke dalam jam'iyyah NU.

Karena kejanggalan-kejanggalan di atas, tidak mengherankan bahwa banyak warga Jam'iyyah yang mengeluarkan suara alarm. "Halo, NU itu bukan entitas milik pribadi dan dikendalikan oleh segelintir orang lho," katanya dengan lantang. Selain itu, tampaknya peristiwa muktamar akan lebih sering digunakan untuk tindakan politik praktis dan pragmatis.

Banyak warga NU percaya bahwa muktamar paling agung karena mampu menentukan posisi, arah, haluan, dan masa depan NU.

Independensi dan kedaulatan NU adalah bagian penting dari jam'iyyah yang harus dijaga. Oleh karena itu, penting bagi ormas ini untuk tetap jauh dari lingkaran kekuasaan.

Selain itu, sangat penting untuk terus mempertahankan kepercayaan dan akal sehat setiap Nahdliyyin untuk menjaga marwah jam'iyyah. Suara alarm ini seharusnya berfungsi sebagai pengingat, bukan untuk memaklumi fashlun yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau norma.

Semua orang harus berhati-hati saat menggunakan nama NU. Ini disebabkan oleh pernyataan Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari dalam Mukadimah Qanun Asasi, "Fa-innahaa jam’iyyatu ‘adlin wa amaanin wa ishlaahin wa ihsaanin. Wa innahaa hulwatun bi afwaahil akhyaari, ghushshatun 'alaa ghulaashimil asyraari." NU sebenarnya adalah organisasi yang lurus (berjalan lurus dan meluruskan), damai (berjalan damai dan mendamaikan), dan memperbaiki. Bagi orang yang baik, NU akan terasa manis, tetapi bagi orang yang tidak baik, itu akan terasa pahit.

Oleh karena itu, kritik seperti ini tidak boleh dianggap sebagai oposisi. Untuk mencapai kebaikan bersama, alam terbuka diikuti oleh banyak nasehat terbuka juga.

NU adalah lapangan moral bagi para ulama yang berusaha mengurus masyarakat di tingkat akar rumput.

Kami, warga Nahdliyyin, hanya ingin memastikan bahwa jam'iyyah ini tidak menjadi alat politik pragmatis dan pragmatis untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Selain itu, menggunakan NU hanya untuk mengejar kepentingan pribadi. Kita harus membuat komitmen kita jelas, yaitu mengangkat marwah jam'iyyah. tidak malah menghancurkannya.

Setiap saat, NU harus berdiri tegak di atas khittahnya, berjalan tegak di jalurnya, berjalan dengan keluhuran adat istiadatnya, dan berada di tengah warganya untuk memperbaiki dan menyantuni demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk tetap dapat memberi arah, NU harus pandai menjaga jarak dari lingkar kekuasaan. Selain itu, jangan gunakan NU sebagai sarana untuk mendukung petualang elektoral dan perwakilan oligarki. Apalagi kebijakan rezim saat ini seringkali menyebabkan luka pada rakyat, yang menyebabkan kondisi negara kita saat ini sedang diuji.